Memahamiusaha mempertahankan Republik Indonesia Kompetensi Dasar 6.1 Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat Indikator 1. Menguraikan latar belakang terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat 2. Mengidentifikasi perjuangan diplomasi dalam upaya. DOWNLOAD EMBED . Rating. Date. September 2016 . Size. 1.9MB . Viewsfatimahwd4392 fatimahwd4392 Sejarah Sekolah Menengah Atas terjawab Iklan Iklan alifryosa alifryosa JawabanSilas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indeymaaf kalo salah bukan itu semua hm.. di opsi nya gada / Leh pe2 ijaweb. Iklan Iklan Pertanyaan baru di Sejarah perbedaan dan persamaan kurikulum 1947 udin kemarin mati lalu beberapa hari kemudian siti membeli membeli selai dan apa yang salah dari teks berikut sebutkan 3 pahlawan nasional dari papua ! Pemberontakan pki di madiun merupakan kasus ancaman terhadap ideologi di indonesia terjadi pada tahun...? Perlawanan zainal mustafa dan para pengikutnya di singaparna, jawa barat di sebabkan oleh pemaksaan yang dilakukan oleh jepang untuk melakukan "s … eikerei" yaitu penghormatan terhadap....? Sebelumnya Berikutnya Iklan
5Pahlawan Nasional asal Papua: Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Silas Papare, Johannes Abraham Dimara, dan Machmud Singgirei Rumagesan. Sumber: Wiki dan Kemensos. Pada tahun ini, Papua menyumbangkan satu nama lagi dalam album pahlawan nasional. Gelar itu dinobatkan atas nama Machmud Singgirei Rumagesan asal Papua Barat.- Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Tanggal itu merupakan hari di mana Indonesia berupaya membebaskan Irian Barat-sekarang Papua-dari Belanda. Bagaimana sejarahnya? Dipilihnya 1 Mei sebagai hari peringatan pembebasan Irian Barat adalah perundingan Perjanjian New York yang meminta Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, 200530. Selama proses pengalihan itu, wilayah Papua bagian barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority UNTEA. Lembaga tersebut dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Di sisi lain, Belanda pun harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, meskipun ada suara-suara yang mengecam penyerahan tersebut karena orang-orang Papua tidak dilibatkan dalam Perjanjian New York tersebut. Operasi Trikora Tarik lebih jauh ke belakang, upaya Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari Belanda itu dinamakan Operasi Trikora Tri Komando Rakyat. Kala itu, dalam sebuah pidato pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Operasi Trikora. Hal tersebut berawal dari Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Di sisi lain, ada satu persoalan lagi yang belum disepakati, yakni terkait status Papua Barat. Sebab, baik Indonesia maupun Belanda merasa memiliki hak lebih atas wilayah Papua bagian barat. Amarulla Octavian dalam Militer dan Globalisasi 2012, menuliskan, karena tidak ditemukannya kesepakatan, KMB memutuskan masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas juga Demo Menolak Trikora Kembali Berujung Penangkapan Aktivis Papua Warga Papua Gelar Aksi Peringatan Trikora di Sejumlah Daerah Sejarah Operasi Trikora Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh Latar Belakang Operasi Trikora Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua” menyatakan, Belanda ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Sebab, Belanda mulai membentuk parlemen pada Februari 1961. Kemudian, Komite Nasional Papua dibentuk pada 19 Oktober 1961. Selain itu, juga membangun kekuatan militer Papua. Dalam buku Irian Barat Daerah Kita 1962 yang dirilis Departemen Penerangan RI, terdapat bukti kalau Belanda pernah melakukan “Pameran Bendera” Vlagertoon yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960. Atas pergerakan yang dilakukan pihak Belanda tersebut, Sukarno dan para pejabat tinggi Indonesia mulai menyusun strategi. Tepat pada 6 Maret 1961, Korps Tentara Kora-1 pun dibentuk dan yang menjadi panglima komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Korps Tentara Kora-1 pun berubah-ubah nama seiring berjalannya waktu, mulai dari Tjadangan Umum Angkatan Darat Tjaduad sampai Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional Depertan pada 11 Desember 1961 Buku Sejarah TNI-AD, 1945-1973 Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1979, mencatat, tiga hari setelah itu, Presiden Sukarno memimpin sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi KOTI. Baru pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno menyatakan maksud Trikora lewat pidatonya di Yogyakarta. Salah satu aksi Trikora yang paling dikenal adalah penggunaan kapal penjelajah KRI Irian 201 yang didapat Indonesia dari Rusia. Kapal KRI Irian 201, menurut Achmad Taufiqoerahman dalam Kepemimpinan Maritim 2019258, dilengkapi fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Namun, Amerika Serikat memberikan saran kepada Indonesia agar mengedepankan jalan diplomasi guna mengambil-alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi "penengah" dan menyediakan tempat “netral” untuk membicarakan masalah tersebut. Atas desakan AS, Indonesia dan Belanda bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Yang menjadi delegasi Indonesia adalah Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah. Perjanjian New York Inti perundingan Perjanjian New York ini, menurut Constructing Papuan Nationalism 200530 karya Richard Chauvel, adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority UNTEA yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA. Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Baca juga Menguasai Papua dengan Rupiah Irian Barat Trah Moekardanoe di Pusaran Pertempuran Pembebasan Irian Barat Perjanjian New York Ambisi AS di Balik "Pembebasan" Irian Barat - Sosial Budaya Penulis Alexander HaryantoEditor Iswara N Raditya
b Kedudukan Irian Jaya (sekarang Papua) akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. 10. Perjanjian New York, .15 Agustus 1962 Berisi: a. Belanda menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB. b. Akan diadakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat. 11. Perjanjian Bangkok, 11 Agustus 1966.
Perjuangan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari cengkraman pemerintah Belanda dilakukan dengan berbagai macam jalur. Jalur diplomasi salah satunya di tempuh demi pembebasan wilayah Irian Barat pun mulai dilakukan seperti yang dilakukan pemerintah kabinet Natsir juga kabinet-kabinet selanjutnya sellu berupaya membebaskan wilayah Irian Barat. Akan tetapi semua upaya diplomasi selalu berakhir dengan sebuah kegagalan. Hal tersebut disebabkan pemerintah Belanda selalu bersikukuh bahwa Irian Barat merupakan wilayahnya. Belanda bahkan secara terang-terangan menyebutkan Irian Baratsebagai salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus Pembebasan Irian Barat yang di upayakan oleh pemerintah Indonesia akhirnya berbuah simpati dari masyarakat dunia. Terutama pihak Amerika serikat dengan mengusulkan diadakanya sebuah pertemuan yang membahas tentang hal-hal dalam upaya pengembalian wilayah Irian Barat kembali ke kedaulatan Republik Indonesia. Elsworth Bunker di tunjuk sebagai wakil pihak Amerika Serikat untuk menjadi penengah di dalam pertemuan tersebut. Berikut usulan yang diberikan oleh Elsworth Bunker dalam pertemuan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan rencana pemerintahan Irian Barat yang dikuasai oleh pihak Belanda harus dikembalikan kepada pemerintah Penentuan Pendapat Rakyat Perpera.Pengembalian wilayah Irian Barat harus diselesaikan dalam tempo dua masa Peralihan, yakni masa pengambil alihan kekuasaan atas wilayah Irian BaratUsulan yang diutarakan Elsworth bunker tersebut mendapatkan sambutan yang positif oleh pemerintah Belanda dan juga Indonesia. Meski pemerintah Belanda sebelumnya belum memberikan respon terhadap usulan yang diungkapkan oleh Bunker tersebut, akhirnya karena desakan oleh pihak Amerika Serikat pemerintah Belanda pun menyetujui hal tersebut . Karena Amerika serikat beralasan tak menghendaki jika Belanda hancur karena ada dugaan Indonesia akan dibantu oleh pihak Uni terkaitPerjanjian LinggarjatiPerundingan Roem-Roijen Konferensi Asia AfrikaSejarah Konferensi Meja BundarPerjanjian di kota New YorkDilatari oleh perjuangan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian barat ke pangkuan ibu pertiwi dari kekuasaan Belanda. Saat Konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di kota Den Haag, Belanda, didalam keputusannya salah satunya mengenai permasalahan Irian Barat yng akan di tuntaskan dalam waktu satu tahun, namun berselang waktu berjalan hingga tahun 1961 Belanda tak kunjung merealisasikannya. Dan cnderung ingin mengingkari kesepakatan dalam konferansi 15 Agustus 1962 kesepakatan di adakan di kota New york dan diadakan di markas besar PBB. Dari pemerintah Belanda mengutus Dr. Van Roijen sebagai wakilnya dan Adam Malik mewakili pemerintah Indonesisa serta Elsworth Bunker sebagai mediator. Kesepkatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun berjalan dengan lancar, hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya persetujuan diantara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Perjanjian tersebut kemudian lebih sering disebut dengan persetujuan New pokok-pokok kesepakatan dalam persetujuan New York, perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda harus menyerahkan wilayah Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Execative Auyhority Irian Barat sejak 1 Oktober 1962 sampai dikembalikan kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 berada dibawah tanggung jawab PBB dalam hal ini UNTEA sebagai militer milik pemerintah Belanda meninggalkan wilayah Irian Barat sedikit demi sedikit dan tidak di ijinkan melakukan kegiatan yang bermuatan militer lagi dibawah pengawasan otoritas PBB dalam hal ini 31 Desember 1962 disebelah bendera PBB akan dikibarkan pula bendera merah putih milik pemerintah resmi wilayah Irian Barat akan diserahkan oleh PBB pada 1 Mei 1963 kepada pemerintah IndonesiaSebelum akhir tahun 1969 ,diadakannya Ascertainment of the wishes of the people atau Penentuan Pendapat Rakyat kemudian lebih dikenal dengan PEPERA di Irian militer Indonesia yang berada di wilayah Irian Barat tetap berada di Irian Barat akan tetapi begabung dengan pasukan milik merupakan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh dewan PBB pada masa peralihan sebelum Irian Barat resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan mulai saat itu bendera PBB pun dikibarkan menggantikan bendera Belanda. PBB mengirimkan CEO Jalal Abdoh dari Iran sebagai kepala UNTEA, dan menunjuk Bonay seorang putra asli Irian Barat untuk menjabat sebagai gubernur. Dan demi memberi jaminan keamanan di wilayah Irian Barat, PBB membuat United Nations Security Forces UNSF. Dan NSF tersebut kemudian dikepalai oleh seorang berkebangsaan Pakistan bernama Brigadir Jenderal Said Uddin terkaitMasa Penjajahan Belanda di IndonesiaSejarah Timor TimurSejarah Runtuhnya Uni SovietSejarah Demokrasi di DuniaPenentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA Penyerahan wilayah Irian Barat yang kepada pemerintahan Indonesia dilakukan di kota Holandia Kota Baru pada 1 mei 1963. Untuk menindaklanjuti kesepakatan di dalam Persetujuan New York yang secara resmi telah ditandatangani kedua belah pihak baik pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia. Maka segeralah dilaksanakan PEPERA sebelum menjelang akhir tahun 1969, dan hal tersebut dilaksanakan melalui tiga proses tahapan, sebagaimana berikut pertama dimulai dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai tata laksana PEPERA yang diadakan pada 24 Maret 1969 dengan mengumpulkan dewan- dewan kabupaten yang ada di seluruh Wilayah Irian kedua diadakannya pemungutan suara guna memilih anggota Dewan Musyawarah PEPERA yang berakhir juni 1969. Dalam pemilihan tersebut telah berhasil mendapatkan anggota terpilih, diantaranya 43 anggota wanita serta 983 anggota pria. Para anggota tersebut berasal dari delapan kabupaten di wilayah Irian terakhir atau yang Ketiga merupakan kegiatan utama yakni PEPERA itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kabupaten wilayah Irian Barat, yang bermula di Merauke pada 14 juli 19609 hingga berakhir 4 agustus 1969 di kegiatan tersebut turut disaksikan pula oleh delegsi dari PBB yakni DR. Fernando Ortiz Sanz, pemerintah Belanda juga utusan dari Australia. Dari kegiatan PEPERA yang telah diselenggarakan di seluruh wilayah Irian Barat dengan di saksikan oleh utusan-utusan kedua belah pihak serta pihak netral yakni PBB, didapatkan sebuah hasil yang memperlihatkan jika rakyat yang tinggal di wilayah Irian Barat tetap menginginkan berada dan bersatu dibawah kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Dengn hasil tersebut pemerintah Belanda kemudian merelakan serta menerima hasil Sanz seorang duta besar perwakilan dari PBB membawa hasil dari diselenggarakannya kegiatan PEPERA tersebut yang kemudian dilaporkan serta di serahkan dalam sidang umum dewan keamanan PBB. Pada 19 November 1969 digelar Sidang Umum Dewan Keamanan PBB yang ke- 24. Di dalam sidang tersebut berisi persetujuan mengenai resolusi Belanda, Muangthai, Malaysia, Belgia, Luxemburg juga Indonesia, serta memutuskan untuk menerima hasil keputusan yang telah diambil dalam PEPERA yang semestinya telah sesuai dengaan jiwa dan isi dalam Persetujuan New York.Namunternyata diantara 22 nama jalan itu, ada yang bukan tokoh betawi. Tino Sidin, yang bahkan keluarganya sendiri pun kaget saat diundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acaraDengan demikian, tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukan oleh angka 1 2 dan 3. Diketahui bahwa setelah KMB masih terdapat permasalahan mengenai Irian Barat yang akan diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Perhatikan tokoh-tokoh berikut!1 Ellsworth Bunker2 Subandrio3 J. H. Van Royen4 Sudjarwo Tjondronegoro5 Djalal AbdohTokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukkan oleh angka . Apa itu Video yang berhubungan Tokoh Tokoh Yang Menjadi Saksi Penyerahan Irian Barat Kepada IndonesiaSebutkan tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia ! - 28445578. fatimahwd4392 fatimahwd4392 Sejarah Sekolah Menengah Atas terjawab Sebutkan tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia ! 1 Lihat jawaban Iklan demikianlah jawaban lengkap atas pertanyaan Tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia . Kemudian, kami juga menyarankan untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Tokoh dari mataram yang mengungsi ke sriwijaya akibat kalah berperang dengan pikatan beserta jawaban serta penjelasan lengkap. Allah Memerintahkan Kepada Setiap Orang Yang Akan Menjadi Saksi Dalam . Papua dahulu Irian Barat, masuk ke Indonesia melalui referendum yang dinilai bermasalah oleh penduduk Papua dan oleh pihak-pihak luar, terutama yang menjadi saksi 4 Pasal 4 ayat 1 UU No. 21 tahun 2001 berbunyi, "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang Inilah nama salah seorang tokoh penting dalam rangka memperjuangkan pembebasan Irian Barat, yang sekarang kita kenal dengan Papua. Pada waktu itu Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat yang lebih dikenal dengan Trikora Pertama, gagalkan pembentukan negara Papua Boneka Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Nama tokoh-tokoh dalam pembebasan Irian Barat - 4221291. nandaprastika nandaprastika ia kemudian membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sekaligus menyatukannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Irian Barat pun resmi menjadi Tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukkan oleh angka . D. 2,4,5. E. 3,4,5. Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur turut memengaruhi upaya Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan . Siapa saja tokoh yang terlibat perebutan irian barat - 14554522. nessa146 nessa146 Fisika Irian Barat pun resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Tanggal 7 Maret 1978, Silas meninggal dunia di tanah kelahirannya Serui. Tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan, bergabung dengan Batalyon Patimura APRIS dan ikut dalam ⚡⚡⚡ Jawaban - Tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia - Kategori. Matematika; Sosiologi; B. Indonesia; Seni; Kimia; TI; Fisika; Penjaskes; B. inggris; Tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia. Jawaban 3 Lihat Pertanyaan Lain Ujian Nasional. Ujian Beberapa Tokoh Penting Dalam Membebasan Irian BaratPerhatikan tokoh-tokoh berikut! 1 Ellsworth Bunker 2 Subandrio 3 J. H. Van Royen 4 Sudjarwo Tjondronegoro 5 Djalal Abdoh Tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukkan oleh angka. Tokoh dan peranan dalam pembebasan irian - 4744594. faisal129 faisal129 IPS Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Irian Barat masih diduduki Belanda. Untuk memperjuangkan intergrasi Irian Barat, Silas Papare mendirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat FNPIB. Menjadi yang paling tahu 🗂️ Tokoh Tokoh Yang Menjadi Saksi Penyerahan Irian Barat Kepada Indonesia Pidatomenteri Luar negeri Dr. Subandrio pada tanggal 20 Nopember 1957 dalam panitiya politik PBB tentang Irian Barat oleh INDONESIA. [Departemen Luar Negeri] Terbitan 1957 Persetudjuan Indonesia - Nederland mengenai penjerahan Irian Barat kepada Republik Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kabupaten wilayah Irian Barat, yang bermula di Merauke pada 14 juli 19609 hingga berakhir 4 agustus 1969 di Jayapura. Setiap kegiatan tersebut turut disaksikan pula oleh delegsi dari PBB yakni DR. Fernando Ortiz Sanz, pemerintah Belanda juga utusan dari Australia. Contoh Soal Demokrasi Terpimpin Dan Kunci JawabanPerhatikan tokoh tokoh dibawah ini Ellsworth Bunker Subandrio JH van Royen Sudjarwo Tjondronegoro Djalal Abdoh tokoh tokoh yang menjadi Saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukkan oelh angka? 1, 2 dan 3; 1, 3 dan 4; 2, 3 dan 4; 2, 4 dan 5; 3, 4 dan 5; Dari lima 5 pilihan jawaban diatas, jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 3 Julukan pending emas ini tidak lain karena Herlina mendapat penghargaan Pending Emas sebesar ½ kilogram 500 gram pada tanggal 19 Februari 1963 yang didasarkan oleh Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertingi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 10/ Tahun 1963. TRIBUNMANADOCO.ID - Wilayah Papua merupakan provinsi pertama termiskin di Indonesia berdasarkan data BPS per Maret hingga September 2021. Bumi Cenderawasih Papua dipresentasekan sebanyak 27,38
Irian barat adalah bagian konflik antara bangsa Indonesia - Belanda yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu itu telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Untuk mengakhiri konflik ini, atas jasa baik PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda 23 Agustus - 2 November 1945. Dari konferensi ini dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Selain itu, disepakati pula bahwa masalah Irian Barat yang juga menjadi bagian dan wilayah Hindia Belanda akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan tentang Irian Barat tidak kunjung selesai. Belanda selalu menolak ketika diajak berunding untuk membicarakan masalah Irian Barat. Berbagai cara diplomatik dilakukan pemerintah Indonesia agar Belanda segera membebaskan Irian Barat namun selalu gagal. Hal ini berlangsung hingga tahun 1969 ketika Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat setelah terjadi berbagai insiden bersenjata. Perjuangan Membebaskan Irian Barat Sebagaimana daerah-daerah lain di Hindia Belanda, Irian Barat adalah daerah jajahan Belanda. Namun, dalam kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukan sebagai wilayah Indonesia. Menurut Konferensi Meja Bundar, masalah ini baru akan dibahas satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Menanggapi hal tersebut, timbullah usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950-1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata. Usaha Diplomasi Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat dapat dilakukan secara damai melalui perundingan atau diplomasi. Sejak tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk mulai merundingkan masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1950, Indonesia dan Belanda membentuk komite bersama untuk masalah Irian Barat. Namun, komite tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya kemudian memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Tindakan Belanda ini memunculkan protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia menyatakan pembatalan terhadap misi militer Belanda pada bulan April 1953. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha mencari dukungan internasional agar dapat menekan Belanda. Salah satunya melalui Konferensi Asia-Afrika. Dalam KAA di Bandung tanggal 18-24 April 1955, pihak Indonesia mendapat dukungan negara-negara peserta KAA. Dalam salah satu pernyataannya, KAA yang disponsori oleh negara Indonesia, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka menolak segala bentuk penjajahan. Negara-negara tersebut menganggap bahwa penjajahan adalah suatu tindakan kejahatan. Usaha untuk menekan Belanda juga dilakukan melalui organisasi PBB. Indonesia yang didukung negara-negara sahabat senantiasa membawa persoalan Irian Barat dalam sidang-sidang PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja tidak berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Belanda selalu berusaha meyakinkan anggota PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda, yakni dalam lingkup Uni Indonesia-Belanda. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara lain, terutama negara anggota Nato di mana Belanda juga menjadi salah satu anggotanya. Akibatnya, resolusi tentang Irian Barat pun gagal memperoleh suara mayoritas. Indonesia pun secara sepihak membatalkan persetujuan KMB termasuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang dikukuhkan melalui UU No. 13 tahun 1956. Dengan pembatalan tersebut, Indonesia tidak lagi terjalin dalam ikatan khusus dengan Belanda, termasuk dalam masalah Irian Barat. Indonesia lalu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu Halmahera. Gubernur pertama provinsi Irian Barat ini adalah Zainal Abidin Syah yang adalah Sultan Tidore. Sementara situasi di Indonesia, sikap anti Belanda terus meningkat. Rakyat Indonesia menggelar rapat-rapat umum untuk menggalang dukungan terhadap Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 berlangsung rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini berlanjut dengan aksi pemogokan yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia juga melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM untuk mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terjadi pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengambilalihan mi diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah tahun 1958. Sampai akhir tahun 1958, semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah dinasionalisasikan. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia dipecat. Pemerintah juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai organisasi untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia guna membebaskan dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Konfrontasi Bersenjata Usaha diplomasi pemerintah indonesia yang mengalami jalan buntu membuat Indonesia memutuskan untuk juga menempuh jalur konfrontasi bersenjata. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan persiapan-persiapan militer. Indonesia memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet Rusia. Pada bulan Desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus Jendral A. H. Nasution sebagai Mentri Keamanan Nasional / Kasad ke Moskow. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet. Indonesia juga mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis dengan tujuan agar negara-negara tersebut tidak akan memberikan dukungan terhadap Belanda jika perang benar-benar terjadi antara Indonesia-Belanda. Kian panasnya hubungan antara Indonesia dan Belanda menyebabkan negara-negara lain di dunia mendesak agar permasalahan Irian Barat segera diamsukkan kembali ke dalam agenda Sidang Umum PBB. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB U Thant, meminta kesediaan Ellsworth Bunker seorang diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul agar Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Indonesia menerima usul tersebut dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Belanda sebaliknya berpendirian hanya akan melepaskan Irian Barat kepada perwalian PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Tampak jelas bahwa Belanda tidak ingin agar Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan Belanda kemudian tanpa sepengetahuan PBB mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, Belanda juga menambah kekuatan militernya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman. Tantangan Belanda ini dijawab Indonesia dengan mengumumkan Trikora. Bertepatan dengan ulang tahun Agresi Belanda II yang ke-13 pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun-alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat Trikora. Isi Trikora tersebut adalah Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan Sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan keluarnya Trikora, maka perjuangan fisik membebaskan Irian Barat mulai dilakukan. Pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi ini meliputi penyusupan infiltrasi, serangan besar-besaran eksploitasi, dan penegakan kekuasaan RI konsolidasi. Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu baik berupa tentara reguler, sukarelawan, dan berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya. Melihat situasi ini, Ellsworth Bunker kembali mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isinya antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia, setelah sekian tahun member kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tetap dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri, untuk menghindari bentrok diadakan masa masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun. Rencana Bunker ini diterima dengan baik oleh Indonesia namun ditolak Belanda. Sikap keras Belanda ini mendorong Indonesia menggelar Operasi Jayawijaya berupa operasi besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat. Dalam situasi panas ini, terjadi pertempuran Laut Aru yang melibatkan tiga kapal torpedo Angkatan Laut RI, yakni Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Macan Harimau dengan kapal perusak serta Fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran itu Kapal Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno dan awak kapal lainnya. Pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman IrianBarat. Amerika Serikat khawatir konflik antara Indonesia dan Belanda akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang Penghentian permusuhan. Paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA United Nations Temporary Executive Authority tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mel 1963. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969, diadakan penetuan pendapat rakyat atau L’cpera Ascertainnient of the WisIie of the People. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA Sesuai dengan kesepakatan New York, pada tahun 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969. Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januani 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua. Sekian uraian tentang Sejarah Pembebasan Irian Barat, semoga bermanfaat. Referensi Sri Pujiastuti, Dkk. 2007. IPS TERPADU untuk SMP dan MTS Kelas IX. Jakarta Erlangga.
. 494 255 81 344 105 302 157 435